Proyek Desa Diprioritaskan
BATURAJA – Kalangan DPRD Kabupaten OKU meminta pemerintah
kabupaten (pemkab) memprioritaskan program pembangunan pedesaan dalam
pembahasan APBD 2009.
Menurut anggota Fraksi Partai
Amanat Nasional (PAN) Muslim Tazai, sesuai visi dan misi Bupati OKU
terpilih periode 2005–2010, mulai tahun depan pemerintah semestinya
harus memfokuskan diri pada pembangunan di sektor pedesaan. Janji
tersebut harus diimplementasikan pada program kerja nyata sebelum RAPBD
2009 diajukan. “Tak ada lagi tentunya proyek mercu suar di perkotaan.
Mayoritas
untuk perkembangan perekonomian masyarakat di desa guna meningkatkan
kesejahteraan mereka,” ujar Muslim. Kendati demikian, beberapa proyek
di perkotaan tetap saja dilakukan secara seimbang. “Tinggal
pembagiannya saja lebih besar ke desa dan kecamatan,” katanya. Mengenai
pembangunan di pedesaan, lanjut dia, masih difokuskan pada pembenahan
sarana transportasi dan upaya peningkatan usaha perekonomian mereka.
Sebelumnya,
pada rapat panitia musyawarah (Panmus) DPRD OKU 25 September lalu
diputuskan pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan penetapan
plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2009 akan dilaksanakan mulai 20
Oktober - 1 November. Pelaksanaan pembahasan pra-RAPBD 2009 ini, menurut
Ketua DPRD OKU H Batonzar, sesuai surat undangan rapat No
005/616/XI/2008.
Panitia Anggaran DPRD dan tim anggaran
pemerintah daerah (APD) akan melakukan rapat pembahasan KUA mulai Senin
(20/10) hingga Jumat (24/10), sedangkan PPAS dimulai pada Senin(27/10)
hingga Jumat (31/10) mendatang. Wakil Ketua DPRD OKU Indra Gunawan
mengingatkan pemkab lebih cermat dan teliti dalam mengajukan usulan
program kerja, terutama di bidang proyek fisik. Sebab, menurut
catatan dia, ada proyek fisik yang diajukan harus memiliki sebuah
perencanaan yang matang sehingga tidak ditemukan lagi proyek
bermasalah. “Masih ada saja proyek pembangunan yang telat
penyelesaiannya. Penyebabnya tak lain kurangnya modal pengusaha yang
hanya menunggu kucuran dana dari Pemkab OKU sehingga profesional para
pengusaha kontraktor pun menjadi pertanyaan,” ujar politikus PDI
Perjuangan ini.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten
OKU Malkomar Du’i berharap, alokasi APBD 2009 dapat lebih
diprioritaskan pada pembenahan sektor pendidikan dan kesehatan. Dia
mencontohkan, ada masyarakat miskin yang ditolak karena tidak masuk
dalam database jaminan kesehatan masyarakat (Jamksesmas). “Kalau mereka
tidak masuk, alasannya mengapa. Kalau berkaitan dengan dana
pemkab melalui APBD 2009, segera dialokasikan karena kesehatan adalah
kebutuhan primer,” kata Malkomar. Dari segi pendidikan, lanjut dia, ada
beberapa sekolah yang kurang mebelernya, dan itu harus segera
dianggarkan demi menunjang kenyamanan proses belajar-mengajar siswa.
“Termasuk memperbaiki bangunan sekolah dalam skala kecil,” ucapnya.
Malkomar
kurang sependapat kalau alokasi anggaran APBD 2009 didominasi pada
program nonfisik berupa pelatihan dan pembinaan. “Sebab, mayoritas
pelatihan dampaknya tidak terlihat. SDM sebenarnya sudah banyak bagus,
tapi kinerjanya kurang optimal. Yang penting pembenahan sarana dan
prasarana,” katanya. Dihubungi terpisah, pemerhati kebijakan publik
Universitas Baturaja (Unbara) Yunizir Djakfar menilai, alokasi anggaran
untuk APBD 2009 harus seimbang antara pembangunan skala fisik dan
nonfisik, dengan catatan, skala prioritas mesti didahulukan.
Dia
mengapresiasi pendapat kalangan Dewan yang berharap alokasi program
anggaran APBD 2009 lebih diprioritaskan ke sektor pedesaan. Khusus
nonfisik, lanjut Dekan FISIP Unbara ini, yang paling riil dan penting
dibenahi adalah optimalisasi SDM di beberapa instansi, terutama SDM
yang berhubungan dengan pelayanan publik. Kabupaten OKU sebenarnya
telah memiliki beragam fasilitas publik, akan tetapi tidak bisa
dioptimalkan manfaatnya. “Salah satu penyebabnya, yakni
kurangnya SDM yang membuktikan karyanya. Untuk itu, pelatihan juga
mesti diperlukan, tapi harus selektif disesuaikan dengan kebutuhan
masing-masing instansi,” ujar Yunizir. Dia meminta Dewan menyeleksi dan
menyetujui program yang diajukan eksekutif melalui instansi, dinas, dan
badan. (jimmy octa harto)















