Proyek Desa Diprioritaskan

Senin, 18 Mei 2009 22:16:57 - oleh : admin

BATURAJA – Kalangan DPRD Kabupaten OKU meminta pemerintah kabupaten (pemkab) memprioritaskan program pembangunan pedesaan dalam pembahasan APBD 2009.
Menurut anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Muslim Tazai, sesuai visi dan misi Bupati OKU terpilih periode 2005–2010, mulai tahun depan pemerintah semestinya harus memfokuskan diri pada pembangunan di sektor pedesaan. Janji tersebut harus diimplementasikan pada program kerja nyata sebelum RAPBD 2009 diajukan. “Tak ada lagi tentunya proyek mercu suar di perkotaan.

Mayoritas untuk perkembangan perekonomian masyarakat di desa guna meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujar Muslim. Kendati demikian, beberapa proyek di perkotaan tetap saja dilakukan secara seimbang. “Tinggal pembagiannya saja lebih besar ke desa dan kecamatan,” katanya. Mengenai pembangunan di pedesaan, lanjut dia, masih difokuskan pada pembenahan sarana transportasi dan upaya peningkatan usaha perekonomian mereka.

Sebelumnya, pada rapat panitia musyawarah (Panmus) DPRD OKU 25 September lalu diputuskan pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan penetapan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2009 akan dilaksanakan mulai 20 Oktober - 1 November. Pelaksanaan pembahasan pra-RAPBD 2009 ini, menurut Ketua DPRD OKU H Batonzar, sesuai surat undangan rapat No 005/616/XI/2008.

Panitia Anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah (APD) akan melakukan rapat pembahasan KUA mulai Senin (20/10) hingga Jumat (24/10), sedangkan PPAS dimulai pada Senin(27/10) hingga Jumat (31/10) mendatang. Wakil Ketua DPRD OKU Indra Gunawan mengingatkan pemkab lebih cermat dan teliti dalam mengajukan usulan program kerja, terutama di bidang proyek fisik. Sebab, menurut catatan dia, ada proyek fisik yang diajukan harus memiliki sebuah perencanaan yang matang sehingga tidak ditemukan lagi proyek bermasalah. “Masih ada saja proyek pembangunan yang telat penyelesaiannya. Penyebabnya tak lain kurangnya modal pengusaha yang hanya menunggu kucuran dana dari Pemkab OKU sehingga profesional para pengusaha kontraktor pun menjadi pertanyaan,” ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten OKU Malkomar Du’i berharap, alokasi APBD 2009 dapat lebih diprioritaskan pada pembenahan sektor pendidikan dan kesehatan. Dia mencontohkan, ada masyarakat miskin yang ditolak karena tidak masuk dalam database jaminan kesehatan masyarakat (Jamksesmas). “Kalau mereka tidak masuk, alasannya mengapa. Kalau berkaitan dengan dana pemkab melalui APBD 2009, segera dialokasikan karena kesehatan adalah kebutuhan primer,” kata Malkomar. Dari segi pendidikan, lanjut dia, ada beberapa sekolah yang kurang mebelernya, dan itu harus segera dianggarkan demi menunjang kenyamanan proses belajar-mengajar siswa. “Termasuk memperbaiki bangunan sekolah dalam skala kecil,” ucapnya.

Malkomar kurang sependapat kalau alokasi anggaran APBD 2009 didominasi pada program nonfisik berupa pelatihan dan pembinaan. “Sebab, mayoritas pelatihan dampaknya tidak terlihat. SDM sebenarnya sudah banyak bagus, tapi kinerjanya kurang optimal. Yang penting pembenahan sarana dan prasarana,” katanya. Dihubungi terpisah, pemerhati kebijakan publik Universitas Baturaja (Unbara) Yunizir Djakfar menilai, alokasi anggaran untuk APBD 2009 harus seimbang antara pembangunan skala fisik dan nonfisik, dengan catatan, skala prioritas mesti didahulukan.

Dia mengapresiasi pendapat kalangan Dewan yang berharap alokasi program anggaran APBD 2009 lebih diprioritaskan ke sektor pedesaan. Khusus nonfisik, lanjut Dekan FISIP Unbara ini, yang paling riil dan penting dibenahi adalah optimalisasi SDM di beberapa instansi, terutama SDM yang berhubungan dengan pelayanan publik. Kabupaten OKU sebenarnya telah memiliki beragam fasilitas publik, akan tetapi tidak bisa dioptimalkan manfaatnya. “Salah satu penyebabnya, yakni kurangnya SDM yang membuktikan karyanya. Untuk itu, pelatihan juga mesti diperlukan, tapi harus selektif disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi,” ujar Yunizir. Dia meminta Dewan menyeleksi dan menyetujui program yang diajukan eksekutif melalui instansi, dinas, dan badan. (jimmy octa harto)

kirim ke teman | versi cetak

Berita "Berita OKU" Lainnya

Pesan Singkat

Polling

Bagaimana menurut anda tentang berobat gratis ?

 

Agenda Kegiatan

« Sep 2010 »
M S S R K J S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Komentar anda

Makanan Mengandung Melamin Beredar di Palembang
Makanan bermelamin
2009-05-18 22:21:19, - oleh : ade_08
 Perlu adanya pengawasan yang ketat oleh pemerintah agar tidak merugikan kesehatan masyarakat

Telepon Penting

PLN :
113
Telkom :
147
Polisi :
112
PBK :
111
RSUD :
Sat Pol.PP :  
Kodim 0403 :  
Kejaksaan :  
Diskominfo :
0735-325757
Dishub :  
PDAM :  
Setda OKU :
0735-320285

Link Banner