Otonomi Daerah (otoda) belum berhasil mengentaskan kemiskinan. Pejabat yang semestinya melayani masyarakat, justru minta dilayani. Ini diperburuk oleh mampetnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah.

Untuk memperbaiki kinerja pemerintahan di daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menggandeng Universitas Gajah Mada, melakukan survei. Sistem pembangunan birokrasi di Provinsi Sumsel adalah satu dari sembilan daerah di Indonesia yang jadi acuan nasional. Survei dilaksanakan selama seminggu, mulai Senin (20/10), dipimpin oleh Dr Wahyudi Kumorotomo MPP, dosen UGM. Rekrutmen tujuh petugas tenaga lokal sebagai surveyor telah dilaksanakan di Hotel Carissima, Sabtu (18/9) lalu.

Dr Wahyudi (44) baru beberapa hari di Sumsel. Ia belum tahu banyak kondisi birokrasi daerah terkaya nomor lima ini. Informasi baru sebatas penyerapan APBD yang masih rendah hingga Oktober dan pengadaan barang jasa yang bernuansa KKN. “Setelah survei selesai, baru kita dapatkan hasilnya dan dilaporkan ke pusat sebagai masukan rencana pembangunan jangka panjang. Mohon maaf kalau seandainya nanti Sumsel peringkatnya paling rendah. Kita lihat faktanya,” kata Wahyudi yang menyelesaikan program doktoralnya di Penang, Malaysia.

Menjadi sedikit masalah tentunya karena besar kemungkinan survei dilaksanakan satu kali ini saja. Sementara pucuk pimpinan pemerintahan di Sumsel akan berganti 7 November nanti. Bukankan H Alex Noerdin, sebagai gubernur terpilih, telah memprogramkan sekolah dan pendidikan gratis? Menjawab hal itu, Dr Wahyudi mengatakan, “Di Sumsel untuk sementara kali ini saja. Tapi kita akan lihat apakah ada perkembangan. Hasil survei dapat dijadikan bahan masukan untuk pemimpin yang baru. Kita bersedia memberikan data yang kita olah untuk diperbaiki kalau memang ada kekurangan,” katanya.

Biasa Diperintah
Secara umum, kata Wahyudi, kinerja birokrasi di Indonesia masuk katogori kurang optimal. Banyak faktor yang mendasari hal itu. Pertama, dulu birokrasi dikendalikan dari pusat, jadi banyak kemudian yang terbiasa menunggu perintah, tidak kreatif. Mereka bekerja semaunya, kalau ada niat, waktu, dan perintah baru kerja. Setelah era otonomi daerah, kata Wahyudi, harusnya tidak ada lagi yang menunggu perintah. Ini juga salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan.

Ia memberi contoh, Departemen Kesehatan banyak meluncurkan program, tapi setelah otoda malah kinerjanya menurun. Banyak orang miskin yang tidak terbantu. Dana banyak dikorup, pegawai kerja asal-asalan karena tidak terbiasa bekerja secara bertanggung jawab. Hanya ada beberapa daerah saja yang berani melakukan terobosan untuk memudahkan masyarakat, seperti layanan satu atap untuk perizinan dan investasi, sekolah gratis, dan pendidikan gratis.
“Ini karena salah budaya kerja dan salah memahami otoda. Mereka berpikir dalam otoda uangnya untuk pejabat, padahal uang itu milik rakyat dan untuk kemakmuran rakyat. Utamanya untuk memang sektor pendidikan dan kesehatan,” kata Wahyudi.

Di Departemen Keuangan, misalnya, menafsirkan birokrasi hanya terbatas menaikkan gaji supaya kinerja baik. Tapi ternyata, setelah dinaikkan gajinya kinerjanya bukannya menjadi baik malah kemudian mereka melakukan banyak korupsi. “Contohnya di bea cukai. tempo hari. Orang-orang ini gajinya sudah tinggi tapi ternyata korupsi tetap jalan terus dan bahkan lebih gila lagi. Tidak masalah kita berikan gaji lebih tapi tingkatkan juga tangggung jawab,” katanya.

Komunikasi antara pusat dengan daerah juga mampet dan saling menyalahkan. Pusat mengatakan ini sudah otoda mestinya daerah kreatif sementara daerah mengatakan kami tidak mendapat kejelasan juklak dan juknis (seperti biasa diperoleh sebelum otoda) pelaksanaan. Jadi saling menunggu.

Tak Perhatikan Kompetensi
Sistem rekrut PNS juga kerap tidak memerhatikan kompetensi. Pemda menyeleksi PNS dari pegawai honorer daerah (honda) yang kuat unsur pertemanan dan keluarga (nepotisme). “Akibatnya tidak betul-betul selektif. Sayangnya, di kantor Menpan, Pak Menterinya sendiri itu pernah mengeluarkan SK di mana pegawai honorer itu otomatis direkrut tanpa seleksi. Ya kita dapatkan SDM yang kurang baik. Kita akan lihat di sini nanti bagaimana,” kata Wahyudi.

Pengunaan APBD rata-rata nasional sangat memprihatinkan. Lebih dari 69 persen APBD hanya terserap di gaji pegawai dan biaya perjalanan dinas. Untuk masyarakat hanya 30 persen, itu pun kadang-kadang masih dipotong lagi. Begitu juga public service. Masih terlihat saat ini swasta itu lebih cepat tanggap memenuhi keinginan rakyat. Sementara urusan yang terkait pemerintah itu banyak terdapat keluhan. Lembaga kita citranya masih negatif dan jauh tertinggal dibanding Thailand, Malaysia, apapagi Singapura.

Namun demikian, kata Wahyudi, kita mesti tetap optimis sepanjang semua komponen seperti pers, lSM, Pemda dari pimpinan sampai ke bawah bekerja bersama-sama. “Kita sudah digaji dari uang rakyat maka bertanggung jawab sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Kalau sektor strategis itu diperhatikan, saya yakin masyarakat kita akan jauh lebih makmur dari sekarang,” kata pria asal Sleman, DIY itu. (ahf)

Sumber : http://www.sripo-online.com

kirim ke teman | versi cetak