PALEMBANG – Gubernur Sumsel Alex Noerdin optimistis, program kesehatan dan pendidikan gratis yang dijanjikannya semasa kampanye beberapa waktu lalu terealisasi pada awal 2009 mendatang.

Khusus kesehatan gratis, Alex menjamin pada Januari 2009 sudah dapat dirasakan masyarakat Sumsel. Sementara, untuk pendidikan gratis akan dimulai sekitar Juli 2009, atau saat memasuki tahun ajaran baru. “Bagi saya, jabatan tidak lima tahun, melainkan maksimal lima tahun. Jadi, jika jabatan mau hilang, bisa dalam satu malam. Sesuai janji, saya akan mengundurkan diri jika dalam satu tahun tidak dapat menerapkan pendidikan dan berobat gratis”, kata Alex. Dia bahkan mengecam keras bupati/wali kota yang tidak menjalankan pendidikan dan kesehatan gratis. Menurut Alex, dari total 15 kabupaten/kota di Sumatera Selatan, hanya satu daerah yang tidak setuju dengan program tersebut. “14 daerah mendukung dan satu daerah tidak bersedia. Saya akan pimpin dan kerahkan rakyatnya untuk menuntut,” ujar Alex tanpa menyebutkan daerah yang menolak itu, di Griya Agung, Sabtu (8/11) lalu.

Menurut Alex, program pendidikan dan kesehatan gratis sangat mungkin diterapkan di seluruh Provinsi Sumsel. Dengan menerapkan mekanisme sharing pendanaan tertentu, kedua program yang sebenarnya telah menjadi hak masyarakat tersebut dapat terlaksana dengan sempurna di Sumsel, seperti dengan pembagian tanggung jawab anggaran 70% dan 30% antarprovinsi. “Provinsi sudah sangat siap untuk menjalankan program itu dengan berbagi tanggung jawab bersama kabupaten/kota,”ujarnya.

Alex menambahkan, walau tanpa dukungan salah satu daerah, program tersebut tetap akan berjalan. Namun, bagi daerah yang tidak menjalankannya, semua dikembalikan kepada masyarakat setempat. “Yang punya masyarakat kan mereka (bupati/wali kota). Jadi, tidak ada alasan tidak menjalankannya. Jangan dipilih lagi pemimpin tersebut jika dia mencalonkan kembali,” ucapnya. Pendidikan dan kesehatan gratis merupakan hak dasar masyarakat yang sudah selayaknya dipenuhi. Dengan kedua program itu, beban masyarakat menjadi berkurang dan dapat sedikit menyisihkan pendapatannya. “Kalau program ini sudah berjalan, masyarakat akan terbantu,”katanya. Alex juga mengaku heran jika terdapat bupati/wali kota yang tidak ingin meringankan beban masyarakatnya.

Padahal, anggaran atau APBD dihabiskan untuk mengalokasikan proyek yang tidak terlalu bermanfaat bagi masyarakat. “Masak untuk bantu masyarakat tidak mau. Untuk proyek tidak jelas malah dianggarkan,”ucapnya. Kepada masyarakat, lanjut Alex, mereka dapat melihat sendiri bagaimana dukungan dari kepala daerahnya. Jika kepala daerah tidak bersedia mengikuti dan mengalokasikan dana sharing, masyarakat berhak menuntut.“ Berarti, kepala daerah tersebut tidak layak menjadi pemimpin,”tandasnya.

Pengamat politik dari Unsri Alfitri menanggapi, sungguh tidak bijak bagi pemimpin daerah yang tidak mau mengikuti program yang telah menjadi hak rakyat dan diamanatkan dalam UU. Mereka harus berhadapan dengan DPRD yang mengontrol dan rakyat secara langsung. “Rakyat harus menuntut karena kepala daerah tersebut tidak memenuhi keinginan masyarakatnya,” ujar dia. Menurut Alfitri, adanya program kesehatan dan pendidikan gratis merupakan niat yang luhur dari seorang Gubernur Sumsel. Apalagi, niat tersebut diluncurkan pada saat ekonomi dihantam dampak krisis keuangan global. “Daerah lain bisa, lalu mengapa ada daerah yang tidak mau atau tidak memiliki anggaran,” katanya. Sebagai kontrol, lanjut dia, masyarakat dapat menuntut haknya bersama DPRD.

Kemudian, adanya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dijadikan kontrol dengan tidak memilih lagi pejabat tersebut karena tidak dapat atau berkeinginan memenuhi hak dasar masyarakat. Sementara itu, Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra mengaku kesulitan untuk mewujudkan pendidikan dan berobat gratis bagi seluruh lapisan masyarakat. Pasalnya, anggaran dalam APBD sangat minim untuk mewujudkan hal itu. Menurut dia, selayaknya yang mendapatkan pendidikan dan berobat gratis hanya dikhususkan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin, bukan seluruh masyarakat. “Dari mana uangnya kalau seluruh masyarakat digratiskan.

Berobat gratis kan hanya untuk yang tidak mampu, seperti Jamkesmas. Kalau ada yang tidak mampu lagi, baru kami biayai,” ungkapnya kepada SINDO di Palembang kemarin. Menurut dia, saat ini pendidikan telah dianggarkan sekitar 41% dari APBD. Sebagian besar digunakan untuk gaji guru, sedangkan sisanya untuk pembenahan infrastruktur pendidikan. Bila dipaksakan untuk pendidikan dan berobat gratis, dia menyatakan tidak sanggup, meskipun harus sharing sebanyak 50% dari provinsi.

Selain itu, Palembang saat ini sedang berbenah untuk pengembangan infrastruktur, seperti jalan serta perbaikan sarana dan prasarana perkotaan. Dengan APBD 2009 yang diproyeksikan sekitar Rp1,4 triliun, kemampuan Kota Palembang dirasakan sangat sulit. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda,dan Olahraga, Kota Palembang Hatta Wazol masih terus mengkaji untuk mengalokasikan pendidikan gratis di Palembang. Meski diakui diperlukan masyarakat, tapi kemampuan daerah juga harus dapat dimaklumi.

Hari Ini, Gubernur Presentasikan Arah Pembangunan 2008–2013

Pencapaian pembangunan tergantung rencana dan arah pembangunan yang hendak dicapai. Untuk itu, hari ini hari pertama masuk kantor, Gubernur Provinsi Sumsel Alex Noerdin akan melakukan paparan mengenai arah pembangunan Sumsel periode 2008–2013. Paparan berbasis Information Communication Technology itu digelar di Hotel Aryadutha, Jalan Kampus POM IX, Palembang. Paparan tersebut dilakukan di hadapan seluruh bupati/wali kota, instansi terkait pembangunan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, LSM, partai politik, perusahaan media, serta komponen masyarakat Sumsel lainnya.

Pada kesempatan itu juga akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) mengenai kerja sama pembangunan SMA negeri bertaraf internasional antara Pemprov Sumsel dan Sampoerna Foundation. Hal itu dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Sumsel ke depan. Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengaku telah merencanakan kegiatan tersebut dengan tujuan menyatukan arah pembangunan Sumsel dalam lima tahun ke depan. Penyatuan arah pembangunan ini sangat penting sebagai upaya percepatan pembangunan yang dituangkan dalam visi dan misi. “Saya akan presentasikan langsung arah pembangunan Sumsel lima tahun mendatang.  Saya undang semua pihak, semua perwakilan komponen masyarakat, termasuk media dan LSM,” ujarnya kemarin. Untuk mempersiapkan paparan tersebut, lanjut Alex, dia telah melakukan persiapan sejak sebelum pelantikan.“ Apa saja yang akan disampaikan secara detail, silakan kalian datang. Media juga diundang secara khusus,” ucapnya.

Kepala Bagian Humas Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumsel Thonthowi HEP Permana mengatakan, acara paparan Gubernur Alex tersebut dimulai sekitar pukul 09.00 WIB besok (hari ini). “Paparan ini ada dua bagian, yakni tentang arah pembangunan Sumsel hingga 2013 dan pembangunan berbasis Information Communication Technology,” tuturnya. (berli zulkanedi/ siera syailendra)

kirim ke teman | versi cetak