Kegiatan

Pertemuan Perencanaan Pemanfaatan Dana Desa untuk Puskesmas Kabupaten OKU

Rusmini Wiyati Jun 21, 2019
Nara sumber pertemuan H. Alex Tarmizi, S.Ip dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pertemuan Pembinaan dalam Perencanaan  Pemanfaatan Dana Desa untuk Puskesmas  telah dilaksanakan acara pembukaannya pada hari Rabu (19/07/2019) bertempat di Aula Hotel Grand Kemuning Baturaja oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU diwakili Bapak Rozali, SKM, MM. Peserta pertemuan  berjumlah  41 orang, dengan rincian 36 orang  dari Puskesmas (Ka UPTD dan petugas Perencanaan) dan 5 orang peserta Kepala Seksi dari Dinas Kesehatan. Nara sumber berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten OKU dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bapak H. Alex Tarmizi, S.Ip.

Dalam pertemuan tersebut  Kepala UPTD Puskesmas Peninjauan dr. Dwi Fentiatri memaparkan hasil  pemanfaatan dana desa  untuk bidang kesehatan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Peninjauan tahun 2018, antara lain untuk biaya operasional posyandu seperti transport kader, pengadaan PMT bumil dan balita, sarana posyandu , ATK Posyandu dan sarana sanitasi dasar.

Dalam pertemuan ini disampaikan bahwa menurut buku Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Bidang Kesehatan, menu  prioritas penggunaan dana desa bidang kesehatan terdiri dari bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat

Pada bidang pembangunan desa di prioritaskan untuk peningkatan kualitas hidup dan peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

Untuk peningkatan kualitas hidup antara lain membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang  berdampak langsung pada meningkatnya kaulitas hidup masyarakat berupa pengadaan , pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat seperti air bersih berskala desa, sanitasi lingkungan,  jambanisasi, MCK, ambulan desa, alat bantu penyandang disabilitas, panti rehabilitasi penyandang disabilitas, balai pengobatan, posyandu, poskesdes/polindes, posbindu, reagen test  kit untuk menguji  sampel-sampel makanan dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Selanjutnya untuk pelayanan publik di tingkat desa diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (stunting) berupa penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita, pelatihan pemantauan perkembangan ibu hamil atau ibu menyusui, bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala  ibu hamil dan ibu menyusui, pengembangan apotik hidup desa dan produk holtikultura untuk memenuhi  kebutuhan gizi ibu hamil atau menyusui dan pengembangan ketahanan pangan di desa.

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, dana desa dapat digunakan untuk :

  1. Pelayanan peningkatan gizi keluarga di posyandu antara lain penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan, ibu menyusui dan anak usia 7- 23 bulan, pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah.
  2. Menyediakan air bersih.
  3. Menyediakan sanitasi.
  4. Menjaga konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi.
  5. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB).
  6. Memberikan pendidikan pengasuhan anak kepada para orang tua.
  7. Memberikan pendidikan gizi masyarakat serta pangan yang sehat dan aman.
  8. Memberikan pembelajaran tentang kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja.
  9. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di desa.
  10. Kampanye dan promosi PHBS guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes melitus dan gangguan jiwa serta penyakit lainnya.
  11. Pengobatan untuk lansia.
  12. Bantuan intensif untuk kader kesehatan.
  13. Pelatihan kader kesehatan masyarakat.
  14. Pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan
  15. Perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui.
  16. Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas.
  17. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Setelah mengikuti pertemuan ini diharapkan kepada pihak puskesmas dapat menyampaikan permasalahan kesehatan masyarakat di desa yang ditemukan dari hasil pendataan PIS-PK pada musyawarah desa yang biasanya dilaksanakan pada Bulan Juni, agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perangkat desa dalam penyusunan Daftar Usulan RPK Desa ke kabupatan sehingga penggunaan dana desa di bidang kesehatan ini benar-benar dapat mengintervensi masalah kesehatan yang dihadapi oleh keluarga yang memiliki masalah kesehatan untuk dapat meningkatkan derajat kesehatannya.